Kebijakan Pemerintah di Balik Jumlah Kartu Indonesia
Meski tidak tahu efek domino yang akan ditimbulkan oleh kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM), yang jelas ini tidak menguntungkan bagi rakyat Indonesia. Secara sederhana banyak hal yang bisa diprediksi akibat kenaikan tersebut. Meski tidak melalui analisis secara akademis dengan pendekatan yang ilmiah. Hipotesis secara kasar ini sudah bisa memprediksi.
Tidak harus berbicara dalam skala yang luas. Kita bisa melihat dampak yang akan terjadi pada kita sendiri dan lingkungan sekitar kita sejauh yang bisa kita amati. Secara langsung dampak yang akan didapatkan seperti naiknya tarif angkutan umum. Dari sini, akan berdampak terhadap kenaikan harga-harga yang lain, termasuk sembilan bahan pokok (sembako).
Ketika tarif angkutan umum naik, maka dapat dipastikan bahwa para pedagang yang selama ini memanfaatkan jasa angkutan umum akan menaikkan harga dagangannya. Secara langsung kita sebagai konsumen akan merasakan kenaikan itu, karena kenaikan BBM selama ini merupakan alasan yang sangat mematikan bagi konsumen yang dimanfaatkan oleh para pedagang.
Belum lagi, hal-hal yang akan ditimbulkan oleh profesi-profesi lain seperti tukang becak. Selama ini tukang becak memanfaatkan jasa angkutan umum untuk sampai ke tempat kerja (baca: kota), meski ada sebagian yang mengayuh becaknya dari rumahnya sampai ke tempat kerjanya dengan jarak yang sangat jauh--kurang lebih 15 km. Sedangkan tarif becak sulit untuk dinaikkan, karena banyaknya jumlah tukang becak.
Tidak hanya BBM yang naik. STNK dan BPKB pajaknya juga ikutan naik. Keduanya seperti sedang berada di arena sirkuit. Berpalapan dan berlomba saling mendahului antara yang satu dengan yang lain. Yang paling tinggi tarifnya, maka dia yang keluar sebagai pemenang.
Tentu, pemerintah bukan tanpa alasan menaikkan harga BBM dan pajak kendaraan bermotor. Apa pun alasannya, ada alasan yang paling masuk akal di antara alasan yang ada, yaitu membuat banyak tambahan kartu untuk Indonesia. Karena selama ini Indonesia terbukti hidup dengan kartu. Termasuk kartu kredit macet.
Kalau pemerintah punya alasan menaikkan untuk pembangunan infrastruktur yang mangkrak, pemerintah tidak bisa menjadikan rakyat sebagai objek pembantu pembangunan. Optimalisasi Sumber Daya Alam adalah jawaban paling baik untuk mengatasi masalah itu, bukan malah rakyat yang dikorbankan. Cukuplah beban keras ini saja yang bisa kami tanggung, jangan persoalan lain.
Wallahu a'lam!
Pamekasan, 05 Januari 2017
0 komentar:
Posting Komentar