Pro-kontra Kebijakan Pemerintah

Pro-kontra Kebijakan Pemerintah
Refleksi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak anatara maslahat dan mudorat
Oleh: Musannan*

Kebijakan pemerintah terhadap kenaikan Bahan Bakar Minyak telah menuai pro dan kontra dengan berbagai macam alasan. Sebagian masyarakat mangklaim kebijakan tersebut tidak berpihak kepada masyarakat kacil, karena dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak tersebut, maka semua bahan pokok kebutuhan masyarakat akan naik.

Pemerintah mempunyai alasan sendiri kenapa harga Bahan Bakar Minyak tersebut harus naik. Alasan yang disampaikan pemerintah di media adalah untuk menyelamatkan perekonomian Nasional disebabkan harga minyak dunia naik. Lain dari itu pemerintah juga memberikan alasan bahwa subsidi yang biasa dialokasikan melalui Bahan Bakar Minyak tersebut akan diberikan secara langsung kepada masyarakat berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Kemudian muncul persepsi lain berkenaan dengan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dicanangkan pemerintah. Bahwa hal itu adalah sebuah bentuk pembodohan kepada rakyat dan sama halnya mengajari rakyat menjadi pengemis.

Yang lebih parah lagi asumsi masyarakat berkenaan dengan naiknya harga Bahan Bahan Minyak tersebut adalah mengalihan dari kasus-kasus korupsi yang sedang menimpa kader demokrat di parlemen. Yang dimaksud adalah Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum dan Nazaruddin yang sampai saat ini masih sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi wisma atlet.

Analisis kebijakan pemerintah itu memang penting untuk dilakukan, akan tetapi harus dilakukan tanpa adanya unsur kepentingan dari pihak manapun. Naif sekali apabila masyarakat melakukan justifikasi terhadap kebijakan tanpa pengetahuan dan hanya ikut-ikutan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan, apa lagi kepentingan secara politis, artinya bahwa kita terjebak dengan kepentingan orang lain atau pun kelompok tertentu.

Tetapi bagaimana pun alasan kebijakan pemerintah yang mengatasnamakan rakyat, apabila kebijakan tersebut tidak diterima oleh rakyat maka tidak harus dipaksakan, karena masyarakat jualah yang akan menerima dampak dari kebijakan tersebut. Pemerintah harus mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi yaitu "dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat".

Terlepas dari persoalan itu menurut hemat penulis kesalahan pemerintah dalam kebijakan ini adalah "pemerintah tidak memberikan kail, akan tetapi memberikan ikan". Maknanya adalah dalam hal ini pemerintah memberikan bantuan secara langsung berupa uang dan tidak memberikan lahan pekerjaan kepada masyarakat yang memungkinkan lebih bertahan lebih lama hidup daripada pemberian uang tersebut.

Selain itu kebijakan ini tidak memberikan nilai pencerdasan dan kreatifitas terhadap bangsa, dengan kata lain kita sebagai bangsa hanya diajari diam dan menerima bantuan tanpa menggunakan akal dan pikiran. Kefakuman pola pikir masyarakat inilah juga memberikan akhir yang tidak baik terhadap perkembangan ekonomi bangsa.

*Penulis adalah masyarakat yang berusaha menyalurkan aspirasi dengan jalan seperti ini.

Pamekasan, 28 Maret 2012